SISTEM PEMBAYARAN DOKTER SPESIALIS: PERBANDINGAN INTERNASIONAL (BELANDA, BELGIA, DENMARK PERANCIS, JERMAN DAN INDONESIA)

Nur Hidayah

Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan dan Olah raga di Belanda membuat kajian perbandingan melalui penelusuran tentang sistem pembayaran para dokter spesialis di 6 (enam) negara-negara Eropa, yaitu Belgia, Denmark, Perancis, Jerman dan Inggris, serta Belanda. Semua dokter specialis yang bekerja di Rumah Sakit di 4 negara yaitu di Jerman, Perancis, Inggris dan Denmark dibayarkan dengan gaji oleh Rumah Sakit. Ada 6% dokter specialis di Inggris yang bekerja mandiri di luar rumah sakit melalui prakter pribadi, di Denmark juga ada 4% yang praktek pribadi secara mandiri di luar rumah sakit (Kok, Lammpers dan Tempelman, 2012).

Banyak dokter specialis di Belgia dan Belanda yang selain bekerja di Rumah sakit juga membuka praktek sendiri (mandiri). Ada dokter-dokter yang selain mendapatkan gaji  juga bekerja mandiri di rumah sakit di Belanda. Di Belgia sudah umum bekerja secara mandiri sebagai dokter spesialis di rumah sakit.  Di rumah sakit pendidikan, semua dokter spesialis digaji oleh rumah sakit di kedua negara tersebut (Belanda dan Belgia). Adapun jumlah dokter specialis yang bekerja mandiri (tidak bekerja di Rumah sakit), di Belanda mencapai 43% dan di Belgia 74%. Perbedaan penghasilan antara gaji yang diterima dari Rumah sakit dengan penghasilan dari usaha mandiri (praktek pribadi) tidak jelas (Kok, Lammpers dan Tempelman, 2012).

Di Inggris sekitar 50% penghasilan dokter juga berasal dari usaha mandiri. Di Belgia sekitar 7% dokter spesialis menerima penghasilan dari Rumah sakit dan dari usaha mandiri,  di Belanda 19%. Mereka menggambarkan penghasilan para dokter specialis. Di Perancis para dokter yang bekerja diluar Rumah sakit, seringkali bekerja di Rumah sakit sehari dalam seminggu (Kok, Lammpers dan Tempelman, 2012).

Fee for service (FFS) sebagai dasar para dokter spesialis bekerja mandiri (self-employed). Sehingga mereka meningkatkan jumlah pelayanan per jam dan mengurangi waktu setiap pelayanan, sehingga mendapatkan insentif lebih banyak. Para dokter spesialis yang digaji tidak dapat melakukan hal itu, maka mereka tidak mendaptakan insentif (Kok, Lammers, and Tempelman, 2012). Berdasarkan riset empiris  yang dilakukan oleh Barro & Beaulieu, tahun 2003, FFS tidak hanya menstimulasi produksi, tetapi juga menarik lebih banyak orang-orang yang produktif. Para dokter yang berpikir bahwa mereka bekerja secara efisien dan produktif, ingin mendapatkan penghargaan, karena itu mereka memilih posisi FFS. Lebih dari itu, produktivitas yang lebih tinggi dapat dipaksa (diinduksi) melalui skema pembayaran FFS (Kok, Lammpers dan Tempelman, 2012).

Bila sistim pembayaran gaji dokter dirubah ke skema FFS, mereka akan lebih produktif (Barro & Beaulieu, 2003).  Dengan cara lain, dapat dikatakan bila skema pembayaran pada usaha mandiri dirubah dari sistim FFS ke sistim pembayaran yang fix (lump-sum), maka produktivitasnya akan menurun. Bila pagu pendapatan maksimum digunakan, mereka tidak akan mengurangi produktivitas layanan per jamnya, namun akan mengurangi jam kerjanya, agar dapat meningkatkan waktu senggang mereka (Kok, Lammers, and Tempelman 2012, p 26).

Perbedaan bidang specialisasi terdapat perbedaan penghasilan, berbeda antar negara maupun antar bidang specialisasi. Bidang specialisasi yang terendah penghasilannya adalah spesialis psychiatri dan Paediatri. Bidang yang penghasilannya lebih tinggi adalah spesialis anasitesi, Radiologi dan Bedah (Kok, Lammpers dan Tempelman, 2012).

Di banyak negara penghasilan bidang spesialisasi yang tertinggi mencapai 2 sampai 3 x  lebih banyak daripada bidang spesialisasi yang terendah penghasilannya, kecuali di Perancis, penghasilan bidang Radiologi dapat mencapai 3,5 x lebih tinggi daripada bidang Psychiatri. Di Belgia dan Perancis, perbedaan mencolok terjadi antara bidang spesialisasi yang banyak kontak dengan pasien, seperti Psychiatri, Paediatri, penyakit dalam, dengan bidang spesialisasi teknis seperti Radiologi dan Bedah. Menurut Van den Oever 2008, bahwa tarif tidak pernah benar-benar direvisi. Dengan kemajuan teknologi yang membuat dokter-dokter spesialisasi teknis seperti radiologi dapat semakin efisien dan cepat bekerjanya, membawa dampak penghasilan dokter-dokter spesialisasi teknis itu meningkat dibandingkan dengan dokter-dokter bidang lainnya (Kok, Lammpers dan Tempelman, 2012).

Penghasilan dokter-dokter praktek pribadi lebih banyak dibandingkan dokter-dokter yang digaji oleh Rumah sakit, di semua negara yang menerapkan kedua sistem saling berdampingan. Namun demikian, dokter-dokter di Inggris rata rata memperoleh penghasilan lebih besar daripada dokter-dokter di negara negara lain, kecuali di Belanda, dan berlaku untuk semua jenis gaji. Para dokter di inggris mengatasi keterbatasan dari sisi penyediaa layanan dengan cara  bekerja di sektor swasta (mandiri)., sebagaimana sektor swasta tidak dibatasi dengan sistem anggaran, ini berfungsi sebagai katup pengaman untuk sistem anggaran di Belanda. Di negara-negara yang mendorong pola kerja mandiri, lebih fleksibel dalam mengatasi  permintaan yang meningkat melalui penambahan jam kerja. Dasar teorinya adalah memungkinkan meningkatkan produktivitas pada dokter-dokter yang menerima gaji dengan cara memperkenalkan sistim pembayaran berbasis kinerja. Namun di negara negara yang diteliti, sulit memperkenalkan sistim pembayaran berbasis kinerja (Kok, Lammpers dan Tempelman, 2012).

Di negara-negara yang menerapkan dua sistem, hal sistem pembayaran berbasis kinerja itu mungkin tidak diperlukan, karena desakan pada sistem itu dapat diatasi dengan cara usaha mandiri. Tetapi di Inggris dan Denmark, hampir tidak ada pola pengukuran pembayaran berbasis kinerja untuk pekerja-pekerja yang digaji. Tetapi, daftar tunggu dapat terjadi dan mendominasi secara paralel pada pasar swasta. Di Denmark, pasar swasta sangat kecil, karena sejumlah besar dokter yang bekerja di Rumah sakit menerima gaji. Tetapi di Inggris, jumlah dokter sedikit, mendorong meningkatknya sektor swasta. Namun demikian, Pemerintah Inggris saat ini menerapkan batasan yang ketat dalam penerimaan mahasiswa masuk pendidikan kedokteran. Secara umum, perbedaan dalam sistem pembayaran sepertinya tidak berpengaruh secara signifikan pada pendapatan para dokter (Kok, Lammers and Tempelman, 2012, p 35)

Secara tradisionil, pada umumnya dokter terutama dibayar bedasarkan FFS, kecuaali mereka yang bekerja pada suatu institusi (organisasi) dan menerim gaji. Saat ini, terdapat banyak cara baru yang rumit untuk membayar jasa dokter. Hari ini, kami mendengar tentang rencana pembayaran alternatif, kesepakatan gaji individual, dan campuran model-model remunerasi (Kok, Lammpers dan Tempelman (2012).

Keadaannya berubah, ketika beberapa dokter merasa seolah-olah terpaksa menerima sebanyak mungkin pasien atau memberi layanan sebanyak mungkin untuk mencukupi apa yang mereka percaya dapat memperoleh penghasilan yang layak. Pada saat bersamaam pola hidup dan harapan dokter telah berubah. Para profesional kesehatan saat ini sepertinya merasa perlu waktu lebih banyak untuk dirinya, untuk kegiatan untuk hiburan, untuk melanjutkan pendidikannya dan kerja sosial di masyarakat, Faloo 2012 (dalam Kok, Lammpers dan Tempelman (2012).

MODEL REMUNERASI

Kok, Lammpers dan Tempelman (2012) menyatakan, bahwa terdapat 4 model remunerasi untuk membayar dokter, dalam berbagai cara:

  1. FFS tradisionil: dokter adalah pekerja profesional mandiri yang menghitung sendiri setiap layanan yang diberikan
  2. Peningkatan FFS: FFS tradisionil ditambah bonus
  3. Rencana Pembayaran alternatif (Alternatif Payment Plan): remunerasi untuk pekerjaan klinis dan target jumlah pasien oleh setiap dokter. RPA ini terutama ditargetkan pada layanan dokter keluarga, walaupun hal seperti itu juga ditawarkan kepada beberapa dokter spesialis.
  4. gaji

Remunerasi di Indonesia

Untuk rumah sakit pemerintah yang berbentuk Badan Layanan Umum, ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 625 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit. J. adi rumah sakit BLU diwajibkan untuk menerapkan sistem remunerasi. Untuk rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta tidak termasuk dalam Permenkes tersebut. Jadi dapat memilih model sistem remunerasi yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan rumah sakit/Pemerintah Daerah.

Komponen remunerasi terdiri dari Fee for Position, Fee for Performance dan Fee for People. Fee for Position diterimakan setiap bulan dengan jumlah tetap seperti gaji bulanan, namun struktur gaji dihitung bukan saja berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan dan masa kerja serta pengalaman, tetapi juga berdasarkan kelas jabatan dan  nilai jabatan. Rumah sakit BLU harus melakukan evaluasi jabatan untuk dapat menghitung peringkat jabatan dan nilai jabatan. Fee for Performance adalah pembayaran jasa berbasis kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja unit.  Kinerja individu terdiri dari perilaku kerja dan prestasi kerja. Sedangkan Fee for People adalah penghargaan yang bersifat individual, seperti berbagai tunjangan untuk kesejahteraan pegawai.

Berdasarkan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran, Pasal 4, dinyatakan bahwa Surat Ijin Praktek Dokter (SIP) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan. Jadi ketika dokter praktik di RS BLU sebagai dokter tetap, maka menggunakan sistem remunerasi, sedangkan ketika praktik di rumah sakit daerah atau di rumah sakit swasta menyesuaikan dengan perjanjian kerjasamanya. Praktik dokter di rumah sakit swasta kebanyakan masih menggunkan fee for service, meskipun ada komponen fee for position, fee for performance dan fee for people untuk dokter tetap. Sedangkan untuk dokter yang tidak tetap kebanyakan menggunakan fee for service. Di Indonesia belum ditemukan hasil penelitian tentang pembayaran jasa dokter spesialis secara rinci dan komprehensif sebagaimana dikemukan oleh Kok, Lammpers dan Tempelman (2012).

Referensi

Kok, Lucy, Marloes Lammers, Caren Tempelman, Commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport. 2012. Remuneration of medical specialists, An international comparison, Amsterdam, 4 October 2012.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 625/Menkes/SK/V/2010 Tentang Pedoman Penyusunan System Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *